Pemerintah Australia Perketat Pengawasan Aset Digital
agileministry.com – Pemerintah Australia tengah bersiap mengambil langkah besar dalam pengawasan aset digital untuk menekan potensi penyalahgunaan teknologi kripto. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengajukan usulan agar CEO AUSTRAC memiliki kewenangan tambahan guna membatasi atau bahkan melarang produk dan layanan dengan risiko tinggi, termasuk ATM kripto. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap praktik pencucian uang dan aktivitas penipuan yang melibatkan aset digital.
ATM kripto kini menjadi sorotan utama lantaran kemampuannya mengonversi uang tunai menjadi mata uang digital dengan cepat dan hampir anonim. Brendan Thomas, CEO AUSTRAC, menilai kondisi tersebut menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan dana lintas batas tanpa pengawasan yang memadai. “Hal ini membuat pelaku kejahatan lebih mudah memindahkan uang lintas negara,” ujar Thomas dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga : “Altcoin Anjlok 90%, Momentum Baru Bagi Investor Kripto?“
Lonjakan ATM Kripto Jadi Perhatian Serius AUSTRAC
Data dari AUSTRAC menunjukkan lonjakan signifikan jumlah ATM kripto di Australia. Enam tahun lalu hanya ada 23 mesin, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 2.000 unit pada 2025. Peningkatan ini berbanding lurus dengan naiknya volume transaksi bernilai besar yang diduga terkait aktivitas penipuan dan pencucian uang.
Satuan Tugas Kripto AUSTRAC mencatat sekitar 150.000 transaksi dilakukan melalui ATM kripto setiap tahun, dengan total nilai mencapai 275 juta dolar Australia. Menariknya, mayoritas pengguna aktif berusia antara 50 hingga 70 tahun. Dari 90 pengguna paling aktif yang diteliti, 85 persen di antaranya ternyata merupakan korban penipuan atau “money mule” yang secara tidak sadar dilibatkan dalam kejahatan keuangan.
Kondisi ini mendorong otoritas memperketat izin operasi dan pengawasan. Beberapa operator ATM kripto bahkan telah ditolak perpanjangan izinnya karena dianggap tidak memenuhi standar kepatuhan anti pencucian uang. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap entitas bisnis wajib memantau aktivitas keuangan, melakukan verifikasi identitas pengguna, dan melaporkan transaksi mencurigakan ke AUSTRAC.
Fokus Pemerintah: Menutup Celah Regulasi Digital
Pemerintah Australia mengakui bahwa kelompok kriminal terus beradaptasi terhadap kebijakan baru. Meskipun sistem pengawasan sudah diperkuat, beberapa celah masih memungkinkan praktik ilegal berlangsung di ruang digital. Karena itu, pemerintah berencana merilis undang-undang baru dalam beberapa bulan mendatang yang memberi wewenang lebih besar kepada AUSTRAC dalam mengatur layanan keuangan berbasis aset digital.
Kebijakan tersebut akan menekankan transparansi transaksi, kewajiban pelaporan aktivitas mencurigakan, serta pembatasan jumlah transaksi tunai di ATM kripto. Pemerintah juga akan memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan teknologi guna memperkuat ekosistem keamanan digital nasional. Dengan langkah ini, Australia berharap dapat menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik.
Mengikuti Tren Global dalam Regulasi Kripto
Langkah Australia bukan satu-satunya di dunia. Pada Juli 2025, Selandia Baru juga mengumumkan rencana melarang ATM kripto untuk memperkuat kebijakan anti pencucian uang. Negara tersebut menilai potensi penyalahgunaan ATM kripto cukup tinggi dan berisiko bagi keamanan ekonomi nasional.
Sementara di Amerika Serikat, Gubernur Illinois JB Pritzker menyetujui aturan yang mewajibkan perusahaan kripto memiliki cadangan dana minimum, menerapkan protokol keamanan siber, serta menyediakan informasi transparan. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya global untuk menciptakan standar baru dalam tata kelola aset digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Negara-negara besar mulai menyadari bahwa aset digital dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan lintas negara jika tidak diawasi dengan tepat.
Harapan Baru untuk Ekosistem Kripto yang Aman
Dengan regulasi baru ini, pemerintah Australia berharap mampu menekan potensi penyalahgunaan teknologi kripto tanpa menghambat pertumbuhan inovasi digital. Menteri Tony Burke menegaskan bahwa pengawasan ketat bukan berarti menolak perkembangan teknologi, tetapi untuk memastikan setiap transaksi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab.
Para pelaku industri kripto pun menyambut baik langkah ini selama regulasi diterapkan secara proporsional dan transparan. Mereka menilai kebijakan yang jelas justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap teknologi blockchain dan aset digital. Dengan kepatuhan yang tinggi, sektor kripto bisa berkembang lebih sehat dan berkontribusi bagi ekonomi nasional.
Dalam konteks global yang digital, Australia menempatkan dirinya sebagai negara dengan pendekatan realistis, namun tetap menjaga keamanan publik dan stabilitas keuangan.
Baca Juga : “IHSG Anjlok 1,95 Persen, Analis Beberkan Faktor Pemicu“