Pengawasan Ketat Dilakukan oleh KKP di Sejumlah Wilayah Strategis
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah aktif dalam menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Upaya ini bertujuan memastikan masyarakat mengonsumsi produk perikanan yang segar, aman, dan layak edar. Untuk itu, KKP mengerahkan unit teknis di berbagai daerah guna melakukan inspeksi langsung dari hulu ke hilir.
Menurut Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini, pengawasan ini dilakukan serentak di wilayah seperti Palembang dan Ambon. Unit pelaksana teknis di masing-masing daerah tersebut turun ke lapangan untuk memantau aktivitas perikanan masyarakat, termasuk pelabuhan, pasar ikan, tempat pelelangan ikan, dan bahkan supermarket modern.
Baca Juga : “AC Milan Incar 3 Bek Elite, Allegri Siap Manuver Januari“
“Inspektur Mutu kami turun langsung ke sentra-sentra kegiatan perikanan masyarakat seperti pelabuhan perikanan, tempat lelang ikan, pasar ikan tradisional, dan supermarket,” ujar Ishartini dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Sinergi Pengawasan dengan BPOM dan Pemerintah Daerah
Kegiatan pengawasan mutu ini juga melibatkan koordinasi dengan instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat daerah. Kolaborasi ini menjadi penting untuk memastikan hasil pengawasan bersifat menyeluruh dan tidak tumpang tindih.
Di Palembang, misalnya, pengawasan menyasar empat titik yaitu Pasar Alang-Alang Lebar, Pasar Pal Limo, Farmer Market PTC Mall, dan Supermarket JM Sukarami. Sementara di Ambon, pengawasan dilakukan mulai dari hulu di Pelabuhan Ambon hingga hilir di Pasar Tradisional Mardika. Pemantauan ini mencakup berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan keamanan konsumsi ikan.
Fokus Monitoring: Kebersihan, Kesegaran, dan Bebas Bahan Berbahaya
Tim pengawas mutu produk perikanan menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap aspek sanitasi, penanganan ikan, kebersihan sarana prasarana, hingga kesesuaian rantai dingin. Salah satu aspek penting adalah memastikan produk tidak tercemar bahan berbahaya seperti formalin, histamin berlebih, atau mikroba yang melampaui ambang batas konsumsi.
Sampel produk juga diuji secara laboratorium untuk mengecek kandungan zat-zat yang bisa membahayakan kesehatan. Selain mikrobiologi, tim juga memeriksa kemungkinan adanya penyakit ikan yang berpotensi menurunkan mutu dan nilai jual produk perikanan.
Hasil Pengawasan: Produk Aman dan Edukasi Meningkat
Dari hasil monitoring yang dilakukan di dua wilayah tersebut, pemerintah menyatakan bahwa kesegaran ikan secara umum terjaga dengan baik. Hasil laboratorium menunjukkan tidak ada temuan formalin, histamin berlebihan, ataupun mikroba di atas batas aman. Ini menandakan bahwa upaya pengawasan berjalan efektif.
Kepala UPT Badan Mutu Palembang, Yoyok, menjelaskan bahwa edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri ikan yang segar mulai menunjukkan hasil. Masyarakat semakin memahami pentingnya memilih ikan yang layak konsumsi dan menyadari peran rantai dingin dalam menjaga kualitas produk.
Di sisi lain, Hatta, Kepala UPT BPPMHKP Ambon, menggarisbawahi tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah pemenuhan rantai dingin di pasar-pasar tradisional. Meski demikian, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha perikanan memahami pentingnya menjaga suhu penyimpanan ikan sejak ditangkap hingga sampai ke konsumen.
“Sejauh ini yang kami temukan di lapangan adalah pemenuhan rantai dingin di pasar ikan tradisional yang menjadi tantangan. Namun penyadartahuan akan pentingnya rantai dingin untuk menjaga mutu ikan terus kami lakukan bersama dengan kegiatan pengawasan,” tegas Hatta.
Menteri KKP: Quality Assurance Harus Jadi Budaya Nasional
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan kembali pentingnya penerapan quality assurance secara menyeluruh dalam rantai produksi perikanan. Dari proses penangkapan di laut (hulu) hingga distribusi ke pasar (hilir), semua tahapan harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Langkah ini bukan hanya demi melindungi konsumen dalam negeri, tetapi juga untuk mendorong daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Produk dengan mutu tinggi akan lebih mudah menembus pasar ekspor, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Pandangan Ke Depan: Perluasan Pengawasan dan Perbaikan Infrastruktur
Ke depan, KKP berencana memperluas cakupan pengawasan mutu hingga ke wilayah-wilayah terpencil dan sentra produksi baru. Selain itu, peningkatan infrastruktur rantai dingin, penguatan laboratorium pengujian, dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan kecil juga menjadi fokus utama.
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan yang aman dan bermutu harus terus ditumbuhkan, sejalan dengan peningkatan kemampuan teknis para pelaku industri perikanan lokal. Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat kerja sama lintas sektor untuk memastikan keberhasilan pengawasan ini secara nasional.
Baca Juga : “Tantangan Menjaga Mutu dan Kualitas Produk dari Laut“