Pertemuan Strategis Bahas Pembangunan dan Arah Baru Ibu Kota Nusantara
agileministry.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta Pusat pada Jumat (3/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Basuki bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto, untuk melaporkan perkembangan terbaru proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Kunjungan ini menjadi bagian dari tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang menegaskan percepatan pembangunan IKN menuju status Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Basuki menyampaikan, kolaborasi antara OIKN dan Kemensetneg menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran tahapan pembangunan yang kini memasuki fase strategis.
“Hari ini saya berkunjung ke @kemensetneg.ri dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro dan Bapak Bambang Eko Suharyanto,” tulis Basuki di akun Instagram resminya, @basukihadimuljono.
Baca Juga : “Presiden Prabowo Tinjau Persiapan HUT ke-80 TNI di Monas“
Fokus Program 2026–2028: Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Dalam pertemuan tersebut, Basuki juga memaparkan rencana program pembangunan periode 2026–2028, yang akan berfokus pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pada tahun 2028, Nusantara tidak hanya menjadi simbol pemindahan fisik pusat pemerintahan, tetapi juga benar-benar menjalankan fungsi politik, hukum, dan kenegaraan secara menyeluruh.
“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan lengkap pada 2028,” tegas Basuki.
Rencana tersebut mencakup penguatan infrastruktur dasar, penataan tata ruang kawasan, dan pembangunan fasilitas publik yang menunjang aktivitas lembaga tinggi negara.
Perpres 79 Tahun 2025: Landasan Hukum Percepatan Pembangunan
Penerbitan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan pembangunan IKN. Regulasi ini menggantikan Perpres Nomor 109 Tahun 2025, dengan memperbarui narasi, sasaran nasional, dan program prioritas yang lebih konkret.
Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilakukan di atas lahan seluas 800 hingga 850 hektare. Komposisi pembangunannya mencakup:
- 20% area perkantoran pemerintahan,
- 50% hunian layak dan terjangkau,
- 50% prasarana penunjang dengan indeks konektivitas 0,74.
Fokus utama diarahkan pada penguatan fungsi kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung sistem politik dan administrasi pemerintahan yang efisien.
Konteks Nasional: Prabowo Tegaskan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara akan terealisasi sepenuhnya pada tahun 2028.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan bahwa Nusantara bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya membangun pusat pemerintahan yang efisien dan berkeadilan regional.
Keputusan untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota politik juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan Kalimantan Timur sebagai poros baru pertumbuhan ekonomi dan tata pemerintahan nasional.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tantangan urban di Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan beban administratif yang berlebih.
Kebakaran di Hunian Pekerja: Pembangunan Tetap Berjalan Normal
Meski menghadapi insiden kebakaran di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Site 1A Tower Nusa Indah, Otorita IKN memastikan proyek pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal.
Peristiwa yang terjadi pada Rabu (1/10/2025) itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari dua jam, sekitar pukul 19.55 WITA.
“Kami tegaskan, tidak ada korban jiwa maupun luka. Seluruh pekerja sudah didata dan dipindahkan ke hunian lain,” ujar Troy Pantouw, Juru Bicara OIKN.
Investigasi awal menunjukkan, kebakaran berasal dari salah satu kamar di lantai 3 Tower 14. Meski menyebabkan kerusakan signifikan di dua lantai atas, OIKN memastikan tidak ada gangguan terhadap kegiatan konstruksi utama.
“Penyebab kebakaran masih menunggu hasil pemeriksaan forensik resmi dari pihak kepolisian,” tambah Troy.
Sinergi Antarinstansi Jadi Kunci Keberhasilan
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada fisik bangunan, tetapi juga pada sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Sekretariat Negara berperan penting dalam memastikan koordinasi kelembagaan dan administrasi kenegaraan berjalan lancar selama masa transisi menuju 2028.
Sementara OIKN terus melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek infrastruktur, termasuk jaringan transportasi, hunian ASN, hingga sistem digital pemerintahan.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan menciptakan ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, sekaligus mendukung visi Indonesia menjadi negara maju dengan tata kelola politik modern.
Pandangan Ke Depan: Nusantara Sebagai Simbol Transformasi Nasional
Pembangunan IKN diharapkan menjadi simbol transformasi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Dengan dukungan regulasi kuat, sinergi antarkementerian, serta kepemimpinan yang konsisten, Nusantara diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan yang berorientasi masa depan.
Selain mempercepat desentralisasi pemerintahan, kehadiran IKN juga diharapkan mendorong pertumbuhan wilayah timur Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan, investasi hijau, dan inovasi teknologi.
Sebagai penutup, Basuki menegaskan kembali pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Kita ingin membangun ibu kota yang bukan hanya indah secara fisik, tapi juga kuat secara kelembagaan dan inklusif bagi semua,” tuturnya.
Baca Juga : “Timnas Indonesia Bidik Putaran 4 Piala Dunia 2026“