Belanja Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan Jadi Prioritas
agileministry.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengubah struktur APBD 2025. Perubahan ini menitikberatkan pada peningkatan signifikan belanja publik. Fokus utamanya ada pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Menurutnya, APBD harus menjadi motor penggerak Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Jawa Barat.
“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp 4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang hanya Rp 2,1 triliun,” jelas Herman dalam PressTalk di Gedung Sate, Bandung, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga : “PKB Ingatkan Jokowi soal Dukungan Prabowo-Gibran: Ojo Kesusu“
Detail Kenaikan Anggaran Perubahan APBD 2025
Perubahan anggaran tidak hanya terjadi pada infrastruktur. Beberapa sektor vital lain juga mendapat tambahan alokasi. Berikut rincian yang dijelaskan Sekda Jabar:
- Kesehatan naik Rp 81,3 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.
- Ketahanan pangan meningkat Rp 64,2 miliar menjadi Rp 767 miliar.
- Pendidikan bertambah Rp 120 miliar menjadi Rp 11,3 triliun.
Herman menegaskan, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat terlihat jelas dari besarnya tambahan anggaran tersebut. “Dari angka-angka ini terlihat komitmen kami membangun Jabar Istimewa,” ujarnya.
Strategi Pendapatan untuk Menopang Belanja
Besarnya kenaikan belanja publik tentu membutuhkan sumber pendapatan yang seimbang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 9,7 triliun.
Secara total, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan Rp 31 triliun. Dari angka tersebut, PKB menyumbang Rp 6,2 triliun sementara BBNKB Rp 3,5 triliun.
Herman mengakui target ini sangat ambisius. “Terus terang ini progresif, tapi pelayanan publik harus terus berjalan,” katanya menegaskan.
Tantangan Pendapatan di Era Kendaraan Listrik
Meski target tinggi, ada tantangan besar yang dihadapi. Ekosistem kendaraan listrik di Jawa Barat terus berkembang. Kondisi ini memengaruhi pendapatan daerah karena adanya subsidi penggunaan kendaraan listrik.
“Penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi,” jelas Herman. Pemerintah Provinsi akan menyiapkan strategi tambahan agar penerimaan APBD tidak berkurang.
Langkah mitigasi ini penting agar pembangunan tidak terganggu meskipun basis pajak dari kendaraan konvensional berpotensi berkurang.
Dampak Positif Perubahan APBD bagi Masyarakat
Kenaikan alokasi belanja publik diperkirakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan anggaran infrastruktur mendorong pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Hal ini akan mempermudah mobilitas barang dan orang.
Sektor pendidikan juga akan lebih kuat dengan tambahan Rp 120 miliar. Dana ini bisa mendukung program beasiswa, pembangunan ruang kelas, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Sementara itu, tambahan untuk kesehatan akan membantu meningkatkan layanan rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan masyarakat.
Pandangan Ke Depan: APBD sebagai Instrumen Pertumbuhan
Kebijakan Dedi Mulyadi menunjukkan arah pembangunan Jawa Barat yang lebih pro rakyat. Fokus pada belanja publik akan memberi multiplier effect pada ekonomi daerah.
Namun, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan tetap besar. Pemerintah Provinsi perlu berinovasi dalam mencari sumber pendapatan alternatif. Misalnya, mengoptimalkan retribusi daerah, kerja sama investasi, serta pemanfaatan aset daerah.
Dengan strategi yang tepat, perubahan APBD 2025 bukan hanya mencatat angka-angka besar di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Baca Juga : “Kerangka Raja dan Artefak Penyihir Ditemukan di Parkiran“