Belum Ada Kepastian Final, Danantara Pilih Tunggu Langkah Pemerintah
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan belum bisa bergerak lebih jauh dalam isu penyelesaian pembiayaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Posisi mereka saat ini adalah menunggu hasil final dari pembicaraan bilateral antara Indonesia dan China yang belum menemukan kata sepakat.
Rohan Hafas, selaku Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, menegaskan bahwa seluruh proses masih berjalan dalam domain diplomasi kedua negara. Menurutnya, selama belum ada hasil resmi dari pertemuan tingkat tinggi tersebut, Danantara tidak dapat memberikan keputusan teknis apa pun.
“Prosesnya masih berlangsung di level bilateral. Jadi kami belum bisa laporkan perkembangan yang pasti,” ucap Rohan saat konferensi pers di Jakarta pada Jumat (28/11/2025). Ia menambahkan bahwa pihaknya baru akan menyampaikan informasi kepada publik ketika ada kepastian dari hasil negosiasi antar pemerintah.
Baca Juga : “Timnas U-22 SEA Games 2025: Marselino dan Ivar Masuk Skuad“
Rencana Negosiasi Langsung Dipimpin Menko Agus Harimurti Yudhoyono
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah menyusun agenda untuk melakukan pertemuan dengan pihak China dalam waktu dekat. Negosiasi penting ini disebut akan langsung dipimpin oleh Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai koordinator nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, yang mengonfirmasi bahwa belum ada jadwal resmi keberangkatan ke Tiongkok. Namun, pihaknya rutin menghadiri rapat koordinasi bersama Kemenko untuk menyiapkan materi negosiasi.
“Selama ini kami aktif rapat dengan Pak Menko. Tapi kapan tepatnya berangkat, masih menunggu agenda final,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian.
Menkeu Purbaya Dilibatkan dalam Strategi Negosiasi Pembiayaan
Tak hanya melibatkan Kemenko Infrastruktur, negosiasi juga mencakup koordinasi erat dengan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan ikut serta dalam pertemuan strategis ini guna membahas ulang struktur pembiayaan utang proyek kereta cepat.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa diskusi dengan Menteri Keuangan terus berjalan untuk merumuskan posisi Indonesia secara solid. Rosan menegaskan bahwa segala bentuk proposal teknis maupun alternatif skema pembayaran sedang disusun agar siap dibahas dalam negosiasi tingkat tinggi.
“Kami terus berkomunikasi dengan Pak Purbaya. Targetnya, saat nanti ke China, kita sudah siap secara menyeluruh,” kata Rosan usai menghadiri acara PLN CEO Forum di ICE BSD, Rabu (26/11/2025).
Tim Advance Sudah Berangkat ke China, Bahas Teknis Sebelum Delegasi Utama
Sebelum delegasi resmi berangkat, Danantara telah mengirim tim teknis atau advance team untuk membuka jalur komunikasi awal dengan mitra China. Tim ini bertugas membahas hal-hal teknis, termasuk simulasi perhitungan utang, restrukturisasi tenor, dan potensi renegosiasi bunga pinjaman.
Menurut Rosan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi diplomasi bertahap yang bertujuan agar pertemuan puncak nantinya dapat langsung membahas keputusan strategis, bukan sekadar saling tukar pandangan awal.
“Sudah kita kirim tim duluan. Mereka sudah kerja sama dengan mitra di sana. Tapi untuk keputusan akhir, akan dibahas langsung oleh saya dan Pak Menkeu,” jelas Rosan.
Jadwal Keberangkatan Masih Dimatangkan, Target Selesai Sebelum Akhir Tahun
Menjawab pertanyaan soal jadwal resmi keberangkatan ke China, Rosan belum memberikan tanggal pasti. Namun ia menyebut prosesnya sudah berada di fase akhir dan ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun.
“Insya Allah segera, kita ingin percepat. Semua tim juga bergerak cepat,” ujarnya.
Negosiasi ini menjadi sorotan karena menyangkut pembiayaan jangka panjang proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang menjadi simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan China.
Konteks Utang KCJB: Tantangan dan Sorotan Publik
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung semula diharapkan rampung dengan nilai investasi efisien. Namun, pembengkakan anggaran yang mencapai lebih dari USD 1,2 miliar dari proyeksi awal telah menimbulkan polemik. Skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) kini sedang dievaluasi ulang.
Komposisi utang yang berat di satu sisi, dan potensi fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia di sisi lain, mendorong perlunya restrukturisasi menyeluruh. Hal ini pula yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah kalangan ekonomi.
Dengan ketentuan pinjaman dan skema pembayaran yang kompleks, Indonesia kini berupaya mengamankan posisi tawar agar proyek ini tidak membebani fiskal jangka panjang. Skema berbagi beban, relaksasi bunga, atau pembiayaan campuran menjadi alternatif yang tengah digodok.
Danantara Pegang Peran Kunci dalam Tata Kelola Investasi Infrastruktur
Sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, Danantara memegang tanggung jawab penting dalam mengelola aset strategis negara. Dalam konteks KCJB, Danantara menjadi penghubung antara keputusan kebijakan makro dan eksekusi pembiayaan di lapangan.
Langkah Danantara menunggu hasil negosiasi antar pemerintah mencerminkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang bertanggung jawab. Mereka tidak serta-merta mengambil keputusan keuangan tanpa dasar komitmen negara.
Rohan Hafas menegaskan bahwa Danantara akan mengikuti arahan strategis negara. “Tugas kami adalah memastikan bahwa langkah investasi dilakukan berdasarkan keputusan politik dan ekonomi yang seimbang,” ujarnya.
Kesimpulan: Negosiasi Ini Tentukan Arah Masa Depan Proyek Transportasi Nasional
Negosiasi Indonesia dan China terkait utang KCJB bukan sekadar urusan pembayaran. Ia merupakan penentu arah ke depan dalam pengelolaan investasi infrastruktur berskala besar. Jika berhasil disepakati dengan prinsip berkeadilan, maka skema ini bisa jadi acuan untuk proyek-proyek strategis lainnya di masa depan.
Peran Menko Agus Harimurti, Menkeu Purbaya, serta CEO Danantara akan menjadi ujung tombak diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global. Danantara sebagai pengelola dana investasi nasional harus mampu menjalankan keputusan tersebut dengan transparansi dan akuntabilitas.
Selama negosiasi belum rampung, publik masih menanti langkah final dari dua negara ini. Semua berharap agar hasilnya mampu memberikan solusi optimal tanpa membebani generasi mendatang.
Baca Juga : “Bos Danantara Buka Suara Soal Peluang Ikut Merger GoTo-Grab“